Anis Yahya
Tegal - Ditangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Dr. Edhy Prabowo, SE, MM, MBA oleh KPK membuncahkan rasa keprihatinan bagi Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Riswanto. Pasalnya, arah kebijakan kementerian yang dipimpin Edhy Prabowo menurut Riswanto dianggap sudah ada yang benar dan membuat situasi dikalangan para nelayan membaik.
" Terlepas siapa nanti Menteri Kelautan dan Perikanannya, arah kebijakan yang sudah baik harapannya bisa dilanjutkan. Sekarang menurut saya arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah ada yang benar dan situasi sudah membaik, " Ujar Ketua HSNI, Riswanto yang realesenya dikirimkan melalui pesan WA ke jateng.indonesiasatu.co.id, Rabu (25/11).
Ketua HNSI merasa prihatin atas penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK. Sebab menurutnya, Edhy Prabowo selama menjadi Menteri dikenal sebagai sosok menteri yang mau membuka ruang diskusi dan komunikasi dengan para nelayan serta pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan tangkap sebelum menentukan arah kebijakan yang akan diambilnya.
" Dulu para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di kota Tegal terkait perizinan kapal perikanan tangkap untuk kapal ukuran diatas 30 GT dalam prosesnya memakan waktu yang cukup lama dengan berbagai macam persyaratan, " Ungkap Riswanto.
" Awal pak Edhy Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan langsung tancap gas membangun komunikasi dan berdialog mendengar semua keluhan dan permasalahan dengan para nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan tangkap yang oleh menteri sebelumnya ruang komunikasi dan dialognya susah, " Tambahnya.
Riswanto menyebutkan bahwa terobosan kebijakannya berdampak positif dan sangat dirasakan oleh nelayan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan tangkap.
" Semenjak pak Edhy Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, perizinan kapal perikanan tangkap sekarang menjadi lebih cepat tidak memakan waktu berbulan-bulan lamanya, " Ujarnya.
" Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal turut prihatin dengan penangkapan pak Edhy Prabowo oleh KPK. Semoga kejadian seperti ini bisa menjadi pelajaran untuk siapapun nanti yang akan menggantikan pak Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, " Harap Riswanto.
Sebagaimana diketahui, Edhy Prabowo ditangkap KPK sepulang dari Amerika Serikat, Rabu 25 November 2020 pada pukul 00.30 Wib dini hari di Bandara Soekarno-Hatta bersama istrinya Iis Rosita Dewi yang juga anggota Komisi V DPR RI dari fraksi Gerindra yang membidangi Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal, Cuaca, serta Pencarian dan Pertolongan.
Kabarnya, Edhy Prabowo sebelum kembali ke Indonesia, sempat berkunjung ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada hari Sabtu (21/11) menandatangani kerjasama KKP dengan Oceanic Institute of Hawaii Pasific University terkait produksi induk udang unggul di Indonesia.
Bahkan pada hari Selasanya, (24/11) pada malam hari sempat menemui Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Hingga saat pesawat yang ditumpangi Edhy Prabowo beserta rombongan yang kabarnya diantara rombongan turut pula Hekal Bawazier anggota DPR RI dapil XII (Kota/Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ditangkap KPK. Meski Hekal tidak turut dalam target terperiksa pada penangkapan tersebut.
Meski status mereka Terperiksa belum menjadi Tersangka, namun keprihatinan Ketua HNSI Riswanto atas penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo cukup beralasan karena belum lama ini Edhy Prabowo juga sempat mengunjungi masyarakat Nelayan Kota Tegal dan merasakan langsung dampak kebijakannya terhadap kehidupan Nelayan di Kota Tegal.
Beberapa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah kepemimpinan Edhy Prabowo selain melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Indonesia. Alasan Edhy Prabowo merevisi Peraturan Menteri No 56 Tahun 2016, karena dianggap larangan tersebut merugikan nelayan. Dengan melibatkan masyarakat nelayan dalam budidaya Lobster bermuara pada kesejahteraan nelayan. Terdapat 13.000 (tiga belas ribu) nelayan menggantungkan hidup dari mencari benih lobster. Saat itu Edhy menyebutkan angka penyelundupan benih lobster sangat tinggi. Sehingga perlu pengendalian benih lobster agar lebih menguntungkan pada Negara, kran ekspor benih lobster dibuka. Diduga ini menjadi alasan penangkapan Edhy Prabowo oleh KPK.
Kebijakan lain Edhy selain Ekspor benih Lobster, lelaki lulusan Swiss German University The Prominence Tower Campus itu juga mengeluarkan kebijakan memperbolehkan alat tangkap cantrang bagi nelayan dengan penataan zonasi.
Selain soal alat tangkap cantrang, Edhy juga mencabut aturan batasan ukuran kapal peninggalan Menteri KP Susi Pudjiastuti yakni surat edaran Nomor B.1234/DJPT/PI.410/D4/31/12/2015 Tentang Pembatasan ukuran GT Kapal Perikanan pada surat izin usaha perdagangan ikan dan surat izin kapal pengangkut ikan.
Terakhir kebijakan penghapusan hukuman penenggelaman kapal yang masih menjadi pertimbangannya. Rencananya Edhy justru bukannya akan menenggelamkan kapal tapi kapal hasil tangkapan itu akan menghibahkan kapal-kapal ikan kepada nelayan sesuai kemampuannya. Bahkan inisiatif tersebut berdasarkan hasil koordinasinya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Kejaksaan Agung.
Diduga penangkapan oleh KPK terhadap Menteri KKP mendasari pada kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Edhy Prabowo. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan Ketua HNSI Kota Tegal bereaksi atas peristiwa penangkapan tersebut karena ada kakhawatiran terjadinya arah kebijakan baru yang berdampak pada kehidupan masyarakat nelayan.
" Menurut saya arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah ada yang benar dan situasi sudah membaik, " Pungkas Riswanto. (Anis Yahya)
Totong Setiyadi 
Narsono Son 
