Potensi Perbuatan Gratifikasi Bayangi Program Desa Digital di Kabupaten Tegal

Tegal - Adanya program Desa Digital yang digulirkan Pemerintah pusat tentunya dimaksudkan sebagai upaya mengembangkan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan publik dengan penerapan sistem pelayanan berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Era perkembangan teknologi informasi (TI) memberikan tantangan dalam pembangunan ekonomi desa. Maka desapun dituntut harus mampu beradaptasi mengikuti kemajuan teknologi dengan mengurangi kesenjangan digital melalui pengembangan desa digital.

Baca juga: SK PAPDESI Kabupaten Tegal Dibekukan DPP Terbitkan SK Mandat

Digitalisasi diharapkan dapat menghapus senjang ruang, waktu, budaya serta dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan APBDes. Hal itu juga memudahkan koordinasi desa dibawah Camat, Bupati, Gubernur dan berbagai kementerian.

Baca juga: FORSIWAK Nyatakan Sikap Agar Kades Kreman Kab Tegal Diproses Secara Hukum

Namun sebaik apapun program pemerintah pusat, pada implementasinya sering menghadapi perilaku-perilaku tak sesuai dengan harapan pemerintah pusat seperti terciptanya pemerintahan yang bersih atau good goverment dan clear governance seperti halnya program Desa Digital.

Disambutnya desa digital oleh sebagian besar pemerintah desa di Kabupaten Tegal ternyata sangat kuat tercium aroma perilaku tindak pidana gratifikasi. Iming-iming Cash Back 25% dari Provider (PT.DSM) pemasangan instalasi desa digital kepada kepala desa yang telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 20 juta sangat berpotensi terjadinya perilaku gratifikasi.

Baca juga: Sosialisasi dan Pelantikan P3D Desa Majatengah Berjalan Lancar

Alokasi anggaran pemerintah desa Rp 20 juta untuk program desa digital digunakan untuk pemesanan perangkat dari mulai tower hingga alat dukung kelancaran realisasi program desa digital.

Terkait adanya tawaran cash back 25% dari anggaran desa senilai Rp 20 juta diakui oleh beberapa kepala desa di Kabupaten Tegal yang dihubungi jateng.indonesiasatu.co.id secara random melalui WhatsApp, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Musyawarah Persiapan Relokasi Warga Terdampak Tanah Bergerak

"Iya program itu sudah berjalan mas. Soal biaya kita membayar 15 juta, " Ujar salah seorang Kades diwilayah kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.

"Iya memang itu anggarannya 20 juta dari desa tapi ada cash back 5 juta untuk kita (kades), " Ucapnya.

Baca juga: Ajak Masyarakat Gunakan Batik, Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi: Kita sebagai Warga Negara Indonesia Harus Bangga Buatan Indonesia

Lain halnya Kades Dermasuci, Mulyanto (Praja) yang menepis kalau pihaknya mendapatkan cash back Rp 5 juta dari provider (rekanan).

"Mohon maaf pak untuk desa saya memutuskan tidak kerja sama dengan PT.DWIKARYA dan tidak menganggarkan, " Bantah Mulyanto.

Sebagaimana diketahui, secara administratif di kabupaten Tegal  terdapat 281 desa dan 6 kelurahan yang terbagi dalam 18 kecamatan. Adanya cash back 25% cukup menarik perhatian banyak kades. Maka akumulasi nilai besar dari cash back yang semestinya dapat dialihkan pada pembiayaan program pemerintah lainnya, namun justru masuk kedalam kepentingan pribadi.

PT.DSM yang disebutkan sebagai provider untuk realisasi program Desa Digital, melalui direkturnya Aris membenarkan kalau pihaknya sebagai penyedia perlengkapan dukungan terselenggaranya program Desa Digital seperti Tower dan alat dukung lainnya.

"Ya, itu betul, " Kata Direktur PT. DSM, Aris. Namun saat ditanyakan perihal biaya realisasi program Desa Digital dari pihak pemerintah desa ke PT. DSM senilai Rp 15 juta, yang bersangkutan hanya membaca pertanyaan jateng.indonesiasatu.co.id melalui WA yang bersangkutan tidak bersedia menjawab. (Anis Yahya)

Baca juga: Tokoh Masyarakat: Desa Kalijurang Hanya Kebagian Bau dari TPA